Kementerian Keuangan di bawah komando Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan manuver baru yang akan dirilis pada September 2026. Menghadapi kepungan produk impor akibat perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA), pemerintah memilih berhenti bersikap defensif. Targetnya tidak main-main: mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun 2026.
Mengubah Tantangan Perdagangan Bebas Menjadi Peluang
Selama ini, perdagangan bebas sering kali dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi industri lokal. Bayangkan perdagangan bebas ini seperti pasar malam tanpa tiket masuk; semua pedagang dari luar negeri bebas masuk dan menjual barang mereka dengan harga sangat murah. Akibatnya, produk lokal sering kali kalah bersaing dan tersingkir.
Namun, Menkeu Purbaya ingin mengubah sudut pandang tersebut. Mulai September mendatang, Kemenkeu akan memetakan industri dalam negeri ke dalam empat kategori taktis untuk menentukan langkah intervensi yang tepat:
- Industri yang Dibiarkan Gugur: Sektor yang memang sudah tidak memiliki daya saing dan prospek masa depan akan dibiarkan seleksi alam.
- Industri yang Bertahan Perlahan: Sektor yang berjalan mandiri tanpa memerlukan intervensi besar dari pemerintah.
- Industri yang Diselamatkan (Proteksi Aktif): Sektor potensial yang sedang terpuruk namun memiliki prospek bangkit jika diberi stimulus atau “perisai” kebijakan.
- Industri Baru Masa Depan: Sektor teknologi tinggi seperti pusat data (data center) yang membutuhkan pasokan energi besar dan regulasi ramah investasi.
Siasat Energi Hijau: Menembus Pasar Eropa yang Ketat
Salah satu strategi paling menarik dari rencana ini adalah mengawinkan sektor manufaktur tradisional dengan energi baru terbarukan (EBT). Menkeu membidik pasar Eropa yang terkenal sangat ketat terhadap isu lingkungan. Produk yang dibuat menggunakan energi kotor (seperti batu bara) akan dikenakan tarif mahal atau bahkan dilarang masuk ke sana.
Untuk menyiasatinya, pemerintah berencana menyuntikkan investasi besar pada energi panas bumi (geotermal) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Geo Dipa Energi. Energi bersih ini nantinya akan disalurkan langsung ke kawasan industri tekstil dan alas kaki.
Dengan memproduksi tekstil menggunakan listrik dari panas bumi, produk “Made in Indonesia” akan memiliki label ramah lingkungan. Ini adalah tiket emas untuk menembus pasar Eropa dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing yang masih mengandalkan energi fosil.
Peluang Emas Industri Pusat Data (Data Center)
Selain tekstil hijau, pemerintah juga melirik industri pusat data (data center). Di era digital saat ini, pusat data adalah “gudang penyimpanan” raksasa untuk semua informasi internet. Indonesia memiliki peluang geografis yang sangat strategis untuk menarik raksasa teknologi global.
Namun, kendala utama industri ini adalah konsumsi listrik yang luar biasa besar dan harus menyala tanpa henti. Di sinilah integrasi energi bersih kembali menjadi kunci. Dengan menyediakan pasokan listrik ramah lingkungan yang stabil, Indonesia bisa menjadi magnet utama investasi teknologi di Asia Tenggara.
Dampak Terhadap Pasar Saham dan Emiten Terkait
Langkah agresif ini tentu memberikan angin segar bagi pasar modal Indonesia. Investor mulai mencermati emiten-emiten yang bergerak di sektor energi terbarukan serta emiten tekstil yang memiliki orientasi ekspor tinggi. Dukungan modal dan infrastruktur dari pemerintah diproyeksikan mampu memperbaiki valuasi saham di sektor-sektor ini yang sebelumnya sempat meredup akibat gempuran produk impor.
Namun, kunci keberhasilan strategi ini berada pada kecepatan eksekusi di lapangan. Pembangunan infrastruktur geotermal membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit (padat modal). Pemerintah harus bergerak cepat agar momentum pertumbuhan ekonomi 6 persen di akhir tahun 2026 tidak meleset dari target.